021 2147 0777

[email protected]

Blog Image

25

Jan

Amphuri Surati Satgas Minta Jemaah Umroh Tak Karantina Mandiri, Ini Alasannya

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyurati Ketua Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengecualikan jemaah umroh yang baru tiba dari Arab Saudi untuk menjalani karantina dengan biaya mandiri. Hal itu karena dapat menjadi beban biaya tambahan bagi jemaah.


"Amphuri juga sudah bersurat ke ketua satgas dan berharap umroh ini dikecualikan dari ketentuan, karena ketentuan karantina itu bagi orang-orang yang melakukan perjalanan mandiri ke luar negeri atau perjalanan wisata yang sifatnya tidak terkontrol," ujar Ketum Amphuri, Firman M Nur saat dihubungi, Senin (25/1/2021).


"Jadi di surat kami, kami menyatakan bahwasanya umroh adalah salah satu perjalanan ibadah, yang sifatnya tentu lebih mendekatkan kepada Allah SWT, feedback tentu untuk keselamatan bangsa ini juga. Yang kedua, umroh ini adalah perjalanan yang sangat ketat dan diawasi oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi di lapangan, karena apa? Karena kami perjalanan umroh bukan seperti perjalanan luar negeri tanpa dikontrol, nggak ada standar segala macam, tinggal di mana, makan apa, umroh ini semuanya sudah diatur," sambungnya.


Menurutnya, jemaah umroh yang hendak berangkat harus dinyatakan negatif Corona melalui tes swab PCR. Bila hasilnya negatif visa baru bisa diberikan.


Setibanya di Arab Saudi, jemaah umroh juga diminta untuk melakukan karantina selama 4 hari. Di hari ketiga, jemaah kembali menjalani tes swab.


"Di hari ketiga mereka swab lagi untuk memastikan mereka negatif atau positif. Kalau negatif mereka diizinkan untuk melaksanakan ibadah sebagai program yang mereka lakukan. Sedangkan yang positif mereka karantina untuk 10 hari untuk dilakukan pengobatan," ucapnya.


Ketika hendak pulang ke tanah air, jemaah umroh juga diminta kembali menjalani tes swab. Dengan sejumlah protokol kesehatan yang sudah dijalani, Firman meminta kepada Satgas COVID-19 untuk mengecualikan karantina dengan biaya mandiri bagi jemaah umroh.


"Bahkan mereka mau pulang umroh mereka di-swab lagi, jadi sudah terlalu ketat harus mendapat pengecualian. Beda perjalanan orang mereka mau ke mana, mereka bebas ketemu, hotel bebas, kalau umroh nggak bisa gitu," katanya.


Dalam surat yang dikirim ke Ketua Satgas COVID-19, Amphuri meminta agar jemaah umroh dapat dikecualikan dari kewajiban karantina 5 hari dan tes RT-PCR 2 kali. Apabila tidak bisa dilakukan, Amphuri meminta biaya karantina dan tes PCR dapat menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB.


Sebelumnya, Amphuri mengeluhkan adanya karantina bagi jemaah umroh yang baru tiba di Indonesia dengan biaya mandiri. Ketum Amphuri Firman M Nur mengatakan aturan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri.

"Jadi seluruh warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri diberlakukan karantina 5 hari, di awal ketentuan itu bersifat ditanggung pemerintah. Kemudian ketua satgas mengumumkan surat selanjutnya hanya TKI dan pekerja migran serta pelajar saja, sedangkan yang lain sifatnya berbayar karantina mandiri dengan ketentuan karantina tersebut dengan hotel yang ditentukan, makanya timbul banyak biaya akhirnya," ujar Firman saat dihubungi, Senin (25/1).


Firman menjelaskan karantina dengan biaya mandiri itu dapat menjadi beban biaya tambahan. Menurutnya, biaya karantina selama 5 hari sekitar Rp 5 juta.


"Taksiran biayanya kalau rata-rata (kamar) single kalau dia Rp 1 juta (sehari), berarti Rp 5 juta, tapi kalau yang agak murah hotel bintang tiga bisa Rp 800 ribu. Berarti sudah Rp 4 juta ditambah dua kali PCR, itu berarti Rp 1,6 juta paling murah, Rp 800 ribu PCR paling murah. Berarti (total) bisa sampai Rp 5 jutaan. Betul kalau bintang lima bisa sampai Rp 9 juta," katanya.

Share This News